PSSI yang dalam sidang PTUN, hari Kamis (18/06) di Pulo Gebang, Jakarta Timur kemarin juga telah menginformasikan melalui Direktur Legal, Aristo Pangaribuan bahwa telah berkomunikasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) melalui surat.

Perihal Tim Transisi yang sudah tidak diakui oleh PSSI setelah keluar putusan sela dari PTUN yang mengatakan tidak berlakunya lagi SK Menpora nomor 01307, Tanggal 17 April 2015 tentang pembekuan PSSI beserta produk turunannya (dalam hal ini tim transisi bentukan Kemenpora).

“Pengadilan telah memberikan keputusan, dan memang mereka hanya memberikan itu. Eksekusinya adalah terkait erat dengan orang yang tertimpa putusannya (Menpora) harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan ada upaya paksaannya. Karena itu merupakan salah satu penghinaan terhadap kekuasaan umum,” ujar Aristo Pangaribuan, Direktur Legal PSSI.

“Yang bisa PSSI lakukan saat ini adalah kemarin kami sudah menyurati Menpan & RB untuk melihat perilaku Menteri sejawatnya (Menpora) sebagai eksekutornya ini, kenapa dia tidak menghormati kekuasaan umum. Itu ada di KUHP, contempt of court (penghinaan terhadap peradilan),” lanjutnya.

“Kalau begini terus bagaimana? Penguasanya terus melanggar hukum, itu pidana. Kita bisa saja melaporkan hal itu, tapi kita tidak mau memperpanjang isu dan konflik. Mudah-mudahan dalam hati kecilnya, Kemenpora memang punya niat yang tulus untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Yang saya dengar tanggal 23 Juni nanti mereka berencana menemui kami, semoga saja.”

Sidang akan dilanjutkan kembali seminggu (tujuh hari lagi) dari sekarang, yaitu tepat di hari Kamis (25/06) yang nanti akan menghadirkan saksi dan ahli dari pihak Kemenpora.