
Penjelasan dan Penerapan Budgeting Caps Pada Sepak Bola Nasional
Sejumlah kelompok jurnalis peliput olah raga sepak bola yang biasa menyebut diri mereka PSSI Pers, Kamis (10/3) mengadakan diskusi di Sekretariatnya, Pintu 1 (satu) kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.
Acara bernama ‘Free Kick PSSI Pers’ dengan tema ‘Plus Minus Penerapan Budgeting Caps untuk Sepak Bola Nasional’ itu dihadiri pula oleh beberapa narasumber dalam balutan dialog yang santai, hangat, dan dekat.
Hadir dalam dialog tersebut, yaitu Joko Driyono (operator kompetisi) dan Gede Widiade (pemilik Surabaya United). Aditya Harlan (Kiper Barito Putra) seharusnya juga di undang, tetapi sayang yang bersangkutan berhalangan untuk hadir
Masuk ke pokok permasalahan, budgeting caps dalam penjelasan dan penerapannya pada sepak bola nasional sebenarnya sebelumnya kita semua selintas pasti pernah mendengarnya. Ya, kalau di Eropa atau EUFA (Asosiasi Sepak Bola Negara-negara Eropa) dikenal dengan nama FFP (Financial Fair Play).
Sistem ini (budgeting caps), atau pembatasan anggaran untuk tiap klub dalam merekrut pemain nantinya akan diterapkan jika kompetisi ISL dapat berjalan. Hal itu dilakukan demi menolong klub untuk terhindar dari masalah finansial (keuangan).
“Terlepas kondisi saat ini, sepak bola ada dua yang harus dikelola yakni kompetisi dan stabilitas keuangan (financial stability). Ada masalah imej (citra) dan stabilitas kompetisi. Puncaknya ada di tahun 2013 dan 2014 ini ada tuntutan belanjakan keuanganmu untuk belanja pemain. Memang beresiko kompetisinya akan menurun. Maka dari itu perlu ada semacam pembatasan tentang hal itu,” ujar Joko Driyono selaku CEO PT. Liga Indonesia dalam diskusi tersebut.
“Perlu diingat, disini yang kami batasi itu anggaran belanja klub, bukan gaji pemain. Sebenarnya orientasinya agar klub punya finansial yang sehat, mengacu pada regulasi Club Financial Healty,” tegasnya. “Kita akan memberikan regulasi kalau tidak boleh pemain dapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan, klub juga nanti akan berhadapan dengan akuntan publik,” sambungnya.
Menurut Joko, regulasi ini justru mampu mendorong pemain untuk lebih ngotot meningkatkan performa mereka agar mendapat nilai kontrak besar dari klubnya. Karena, pihaknya takkan menentukan nilai kontrak pemain.
“Kami minta teman-teman pemain, hal ini jangan direspons seakan gaji drop. Karena, kalau mereka kedepannya bisa jadi bintang, maka klub akan menegosiasikan nilai kontrak lebih tinggi,” paparnya. “Pemain juga harus punya motivasi untuk bertarung di market (pasar), disitu letak bisnis sepak bolanya,” urainya menambahkan.
“Kita nanti bisa sama-sama lihat, seberapa besar pergerakan yang terjadi dan tumbuh. Kompetisi itu akan berjalan dengan baik jika klub-klub juga punya pengelolaan keungan yang baik.”
Berbeda dengan Joko, CEO Surabaya United, Gede Widiade menilai penerapan sistem ini hal yang relevan untuk kondisi saat sekarang. Karena kondisi sepak bola Indonesia yang sedang tak normal, serta sisi perekonomian Indonesia juga sedang lesu.
“Sekarang siapa saja yang punya klub sulit mencari sponsor yang membiayai klub,” buka Gede yang juga hadir dalam diskusi. “Jadi, untuk aturan yang baru ini menurut saya relevan dengan keadaan perekonomian sekarang. Tinggal asosiasi pemain (APPI) ini mengerti atau enggak," tukasnya.
Menanggapi keinginan PSSI untuk memutar kembali kompetisi ISL (Indonesia Super League), CEO PT Liga itu menuturkan permintaan dari PSSI tersebut masih harus ditindaklanjuti. Dia pun masih belum bisa memutuskan apakah langsung mengeksekusi permintaan tersebut atau tidak.
“Ada dua poin yang kami ingin kedepankan. Pertama, dari sisi perencanaan bisnisnya. Kami juga harus berinteraksi dengan partner terkait pergantian ISC ke ISL atau sebaliknya, biar partner tidak bingung,” kata Joko.
“Yang kedua, harapan semua pihak apapun keputusan itu di level tertinggi, kami dari pengelola kompetisi ini juga berharap ada sinergi lanjutan yang memberikan kepastian bagi kita semua untuk menindaklanjuti rencana yang kami buat kemarin,” katanya selanjutnya.
Pria berkaca mata ini menuturkan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus kepada konsolidasi agar semua opsi yang disiapkan sebelumnya tetap memproteksi perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Sehingga, masih menurut Joko, bukan hanya sekadar aspek formalnya yang terpenuhi.
Joko menegaskan format ISC dan ISL sebenarnya sama. Begitu juga soal perencanaan bisnisnya. “Kami sekarang dalam keputusan apapun secara teknis tidak ada bedanya,” ujar Joko.
“Oleh karenanya, konsolidasi tingkat tinggi proses perizinan dalam waktu dekat ini menjadi fokus kami. Kalau itu nanti terlewati, mau namanya ISC ataupun ISL, itu mudah-mudahan akan memproteksi aspek bisnisnya,” tutur mantan sekjen PSSI tersebut.
Di samping itu, dia menegaskan jika yang digulirkan adalah ISL, untuk pengelolaan kompetisinya tetap akan diserahkan ke PT Liga bukan PT GTS. “Tapi ada rencana kalau GTS ini kan sebenarnya fokus kepada aspek komersial. Nah, ini belum bisa saya pastikan ketika nanti ditukar ke ISL bagaimana keterlibatan GTS. Oleh karenanya, mari kita tunggu perkembangannya ke depan seperti apa nanti,” tutupnya.





