Munculnya komentar yang menuduh PSSI berkonspirasi membenturkan Persipura Jayapura dengan pemerintah langsung ditepis oleh PSSI. Otoritas tertinggi sepak bola Indonesia itu meminta kepada semua pihak untuk kembali membaca surat pembekuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

”Tolong baca lagi dengan teliti Surat Keputusan (SK) Menpora dengan nomer 01307 tentang pembekuan PSSI, Diktum ke-3, isinya meminta kepada semua jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik kepada PSSI. Itulah yang dilakukan Imigrasi dalam kasus Pahang FA,” ujar Bidang Hukum Persipura, Aristo Pangaribuan.

Karena dasar SK Pembekuan itulah, masih kata Aristo, sehingga imigrasi meminta Persipura untuk ke BOPI dalam mengurus teknis jelang pertandingan. ”Karena Imigrasi tidak melayani PSSI. Apakah dulu juga begitu? Tidak. AFC cup diikuti Persipura bukan sekali. Dari dulu diurus PSSI tidak pernah ada masalah,” lanjutnya.

Tapi sejak SK Menpora ada, lahirlah masalah yang menimpa Persipura ini. Jadi tidak benar itu bahwa kami ada konspirasi membenturkan Persipura dengan pemerintah, yang benar adalah SK pembekuan Menpora lah yang membuat sepak bola kita dalam kondisi terpuruk saat ini,” jelas Aristo.

Berikut ini adalah SK Menpora 01307, diktum ketiga:

“Ketiga: Dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua, maka seluruh jajaran Pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahragaannya.”